Sejarah Pos di Indonesia, dari zaman VOC hingga menjadi perusahaan BUMN

Sejarah Pos di Indonesia prangko pos

RiauMagz.com - Sejarah PT Pos Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda maupun saat Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) berkuasa. VOC juga memiliki institusi yang membawahi pos dan regulasinya mengikuti zaman kolonial Belanda.

Sebelum mengenal tulisan dan kertas, manusia sudah melakukan kegiatan surat menyurat dengan menggunakan simbol dan gambar yang ditulis diatas dedaunan maupun dinding/tembok. Komunikasi tertulis dalam bentuk surat di Nusantara telah dilakukan sejak zaman kerajaan Mulawarman, Sriwijaya, Tarumanegara, Mataram, Purnawarman dan Majapahit. Kegiatan ini bahkan meluas hingga ke negara tetangga, seperti Siam, Birma dan lainnya.

Sejarah PT Pos Indonesia (Persero) memiliki jalan panjang dan merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia. Tulisan ini bersumber utama dari buku Publikasi Arsip Tweede Waterstaat te Semarang terbitan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, ditambah dari Laporan Tahunan 2018 PT. Pos Indonesia (Persero), dengan tambahan berbagai literatur lainnya yang kami cantumkan pada bagian bawah.

Sejarah Pos di Indonesia, dari zaman VOC hingga menjadi perusahaan milik BUMN

Sejarah Pos di Dunia

Cara pengiriman pesan melalui pos telah dikenal di Mesir sekitar 2000 Sebelum Masehi. Pesan berupa surat di bungkus kulit ataupun berupa tanah liat tipis yang bakar menjadi keras. Surat-surat ini dikirim ke Bablonia maupun sebaliknya. Pada sekitar ahun 600 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia dibawah kekuasan Cyrus menjalankan sistem pengiriman pesan yang lebih terorganisir disebut angariae berupa terdapatnya titik kumpul pos di wilayah tertentu sebagai titik hubung. Chapar sebagai pengendara kuda pos akan menuju titik-titik pos tertentu yang disebut sebagai Chapar-Khaneh. Di titik pos tersebut, kuda akan diganti dengan yang baru mengganti kuda yang kelelahan agar mengurangi jeda waktu pengiriman pesan surat.

Di daratan Asia, pada zaman Dinasti Chou (Zhou Chao) sebagai dinasti terakhir Tiongkok sebelum disatukan dalam Dinasti Qin, menerapkan sistem pengiriman pesan berantai secara bergantian dengan radius jarak sekitar 9 mil. Sistem pengiriman pesan ini pun dikembangkan pada zaman Dinasti Han sekitar tahun 200 Sebelum Masehi untuk pengiriman pesan ke Romawi. Kubilai Khan sebagai Pemimpin Mongol pada sekitar 1200 Masehi juga mengembangkan sistem pengiriman pesan surat secara berantai untuk menjangkau wilayah kekuasaannya yang luas.

Di daratan India, Kekaisaran Maurya yang didirikan oleh Chandragupta di daerah Patna (dahulu Pataliputra), Magadha, India Timur Laut sekitar tahun 300-185 Sebelum Masehi, juga menjalankan sistem pengiriman pesan dengan menggunakan kereta kuda yang terbuka, disebut Dagana. Para kereta kuda ini membawa pesan-pesan dari pemilik tanah yang berkirim pesan kepada penguasa daerah.

Kaisar Julius, Sang Penguasa Romawi, di daratan Eropa sekitar tahun 100 Sebelum Masehi juga berkirim pesan kepada banyak pihak. Semakin dikembangkan oleh Kaisar Augustus dengan jangkauan sistem pelayanan pengiriman pesan sampai seluruh kawasan Mediterania untuk memenuhi kebutuhan penyampaian pesan militer antar wilayah. Kaisar Augustus membangun Jalan Pos dan stasiun pergantian pengantar pos setiap 70 mil yang diperkirakan dapat ditempuh dalam satu hari satu malam. Cursus publicus atau The Public Way yang dikembangkan oleh Kaisar Augustus merupakan layanan kurir dan transportasi melalui perorangan yang dipercaya. Para pengantar pesan ini dikenal sebagai the state-run courier.

Sebelumnya, kisah Pheidippides Sang Penyampai Pesan sekaligus menjadi inspirasi lomba lari marathon. Dikisahkan awalnya Pheidippides menyampaikan pesan dengan berlari sekitar 240km selama 2 hari dari Sparta ke Yunani pergi-pulang untuk menyampaikan pesan permintaan tolong atas serbuan bangsa Persia. Pheidippides kemudian berlari lagi dari kawasan Pertempuran Marathon di Yunani menuju Athena berjarak sekitar 40 km untuk menyampaikan pesan kemenangan Yunani atas Persia atas pertempuran tersebut. Setelah menyampaikan pesan, Pheidippides tumbang karena kelelahan.

Pada garis waktu (timeline) yang lain, pada tahun 1497, Franz von Taxis mendirikan layanan pos atas mandat Kaisar Maximilian I. Raja Henry VIII dari Inggris pada tahun 1516 mendirikan "Master of the Posts". Correio Público atau Public Post Office didirikan di tahun 1520 oleh Raja Manuel I di Portugal. Raja Polandia, Sigismund II Augustus mendirikan Polish–Lithuanian Commonwealth sebuah jasa layanan pos pada 15 Oktoer 1558.

Dari berbagai sistem dan wilayah pengiriman pesan tersebut, maka dikenallah istilah POS yang diyakini dari bahasa Latin yaitu "positus" berarti ditempatkan. Pos adalah sebagai layanan pengiriman pesan dari satu tempat ke tempat lain. Prancis dianggap sebagai penyedia layanan resmi pos dibawah otoritas Uniersitas Paris, yang secara resmi menjalankan pengantaran surat dan uang bagi mahasiswanya seantero Eropa. Paris juga dikenal sebagai negara pertama yang menjalankan pos udara di tahun 1870 melalui balon udara. Sesuai perkembangan zaman, surat pos elektronik pertama dikembangkan oleh Roy Tomlinson di tahun 1970 melalui sistem ARPANET.

Sesuai dengan pemenuhan atas kebutuhan biaya kurir dan transportasi, maka dibuatlah prangko (bukan perangko) dari bahasa Latin yaitu franco. Pranko adalah secarik kertas kecil berperekat yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai bukti pembayaran pelayanan pos. Sistem pembayaran pelayanan pos dengan menggunakan prangko adalah sistem yang paling mudah dan populer digunakan diseluruh dunia. Sistem Prangko diperkenalkan pertama kali pada 1 Mei 1840 di Inggris atas reformasi sistem pos oleh Rowland Hill. Prangko pertama yang dibuat bernama Penny Black yang menampilkan sosok Ratu Victoria seharga 1 penny dan digunakan secara resmi pada 6 Mei 1840, walaupun ditemukan juga surat dengan prangko tersebut beberapa hari sebelumnya pada tanggal 1 dan 2 Mei 1840. Penny Black berlaku sampai tahun 1901 ini dibuat oleh Charles Heath bersama putranya Frederick, berdasarkan sketsa Henry Corbould. Dicetak berukuran 19x22 mm menggunakan mesin Jacob Perkins. Sebagai negara pembuat prangko pertama, Inggris menjadi satu-satunya negara yang tidak mencantumkan nama negara di bagian prangko keluaran Inggris.

Sejarah Pos di Indonesia Zaman Belanda

Kedatangan Belanda di Indonesia menjadi cikal bakal terbentuknya kegiatan surat menyurat antara Indonesia dengan Belanda. Dibawah kepemimpinan Cornelis de Houtman (1596) empat buah kapal Belanda disiapkan untuk membawa surat-surat bagi para raja Banten dan Batavia.

Pentingnya Pos saat itu, membuat Gubernur Jendral G.W. Baron van Imhoff pada 26 Agustus 1746 mendirikan kantor Pos pertama di Batavia (Jakarta) untuk penyelenggaraan pengiriman surat, dokumen, wesel dan kegiatan lainnya. Bahkan, satu jalan pertama yang dibangun VOC dari Anyer-Panarukan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Deandels khusus diberi nama “Jalan Pos Raya” atau De Grote Postweg yang kadang disebut juga sebagai Jalan Deandels. Sebagian besar Jalan Raya Pos ini sekarang dikenal dengan Jalur Pantai Utara (Pantura) kecuali yang arah Sukabumi menuju Bandung lalu ke arah Jawa Tengah. Belanda kemudian membangun kantor pos Semarang 4 tahun setelah pendirian kantor pos Batavia untuk mempercepat pengiriman dengan menggunakan jalur darat melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.

Tangan besi Deandels mempercepat selesainya pekerjaan Jalan Raya Pos dalam setahun saja di tahun 1808, tetapi banyak memakan korban dan kerugian harta benda para penguasa daerah. Jalur dari Anyer menuju Serang, Tangerang, Daan Mogot, Sunda Kelapa, Gambir, Monas, Pancoran, Depok, Lebak Bulus, Bogor, Cipanas, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Kadipaten, Palimanan, Cirebon, Kanci, Brebes, Tegal, Pemalang, Comal, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Paiton, Panarukan, Situbondo. Di daerah Siherang sekitar Sumedang, pekerjaan berat memangkas batu gunung, yang dikenal Cadas Pangeran dan memakan korban sekitar 5.000 jiwa. Masalah lain adalah jalan antara Semarang - Demak yang banyak rawa-rawa dan teluk dangkal yang harus ditimbun.

Dengan berkembangnya teknologi telegram oleh Morse (1843), keberadaan kantor Pos dinilai semakin penting. Komunikasi jarak jauh melalui telegrap, telepon dan radio untuk pertama kalinya diperkenalkan pada 23 Oktober 1855 oleh pemerintah Hindia Belanda menghubungkan Batavia (Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor). Barulah ditahun 1875, kantor Pos bergabung dengan dinas telegraf dan berstatus jawatan, serta memiliki nama Posten Telegrafdienst.

Dua tahun kemudian, pemerintah Hindia Belanda secara resmi menghubungkan kantor Pos dalam pengiriman surat dan barang secara internasional, serta tercatat sebagai anggota Union Générale des Postes atau General Postal Union (GPU) pada tahun 1877. GPU sendiri didirikan pada 9 Oktober 1874 di Berne, Swiss, dan tanggal tersebut menjadi Hari Pos se-Dunia. GPU berubah nama menjadi Union Postal Universelle (Unipos) atau dikenal Universal Postal Union (UPU) pada kongres keduanya dengan menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa utama, sedangkan bahasa Inggris dipakai sebagai tambahan sejak tahun 1994. Sebagai organisasi tertua kedua di dunia, UPU kemudian menjadi bagian dari United Nation (PBB) sebagai badan khusus (specialize agency) sejak 1 Juli 1948.

Masuknya telegram dengan cepat berkembang dan terkenal, sehingga pemerintah mengeluarkan keputusan No 5/1881 tentang memberikan konsesi selama dua puluh tahun kepada sebuah perusahaan swasta untuk menyelenggarakan pemasangan dan pengurusan perhubungan komunikasi di Batavia (Gambir dan Tanjung Priok) ke arah Semarang dan Surabaya (13 Juli 1881).

Sebelum bergabung dengan UPU, pihak Belanda telah banyak mengirim surat ke berbagai kawasan dengan biaya yang ditetapkan secara khusus. Hal ini tercatat dalam StaatsBlad van Netherlands Indie tahun 1869, misalnya pada halaman 14 tertulis :
het postkantoor te Batavia kan buitendien aan den mail-agent aan boord der Fransche pakketbbot van Batavia naar Singapore, aangeteekende brieven overleveren, bestemd voor Singapore, de Fransche bezittingen in Indie en in Cochin-China, Reunion, Mayotte, Nossi-Be, Sainte-Marie, Madagaskar, Shanghai, Yokohama, Mauritius, Aden, Britsch-Indie, Ceylon en Hongkong.
Het port van die aangeteekende brieven bedraagt het dubbele van dat der gewone brieven

Ditetapkan bahwa Kantor Pos di Batavia juga dapat mengirimkan surat melalui agen di kapal pengiriman paket Prancis dari Batavia ke Singapura, surat-surat terdaftar yang ditujukan ke Singapura, harta milik Prancis di India dan di Cochin-Cina, Reuni, Mayotte, Nossi-Be, Sainte- Marie, Madagaskar, Shanghai, Yokohama, Mauritius, Aden, British India, Ceylon dan Hongkong. Ongkos kirim surat-surat terdaftar ini dua kali lipat dari surat-surat biasa.

Sejarah Pos Indonesia, dari zaman VOC hingga menjadi perusahaan milik BUMN

Setahun sebelumnya, menurut Alphabetisch Register op het Staatsblad van Nederlandsch Indie voor het jaar 1868, peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maart tertulis dalam Nomor 42 mengenai :
Brievenposterij.
Betreffende het in beslag nemen en openen van aan den post of andere instellingen van vervoer toevertrouwde brieven en pakketen.
Surat surat
Mengenai penyitaan dan pembukaan surat dan paket yang dipercayakan ke pos atau lembaga transportasi lainnya.


Jauh sebelumnya, Pemerintah Belanda juga telah mengeluarkan peraturan mengenai prosedur dan waktu pengiriman surat-surat yang tercantum dalam Staatsblad van Nederlands-Indische voor het jaar 1854, misalnya yang tertera dalam Pasal 8 dan 9.
Art 8. .......
De pakketten, afkomstig van Batavia en bestemd voor Nederland, worden te Singapore met eene gespecisiceerde lijst een tegen quitantie, ter hand gesteld aan den agent der Engelsche post-administratie, door wien zij aldaar worden in ontvang genomen.
Art 9.
Het tijdstip der verznding uit de Nederlanden wordt door den Minister van Financien, en dat der afzending van Batavia door de Nederlands-Indische Regering, naar omstandigheden geregeld.

Pasal 8. .......
Paket-paket, yang berasal dari Batavia dan ditujukan untuk Belanda, diserahkan di Singapura dengan daftar khusus dan tanda terima balik, kepada agen administrasi pos Inggris, oleh siapa mereka diterima di sana.
Pasal 9.
Waktu pengiriman dari Belanda diatur oleh Menteri Keuangan, dan waktu pengiriman ke Batavia oleh Pemerintah Belanda-India, sesuai dengan keadaan.


Sekitar tahun 1906, pemerintah akhirnya mendirikan Post Telegraaf end Telefoondienst (PTT) dengan Staatsblad No. 395 dengan sebutan PTT dan memiliki tugas untuk mengirimankan surat atau paket Pos ke berbagai daerah. Dalam perkembangannya, PTT sempat mengalami pergantian lokasi, yang awalnya berada di Weltevreden (Gambir) berpindah ke Burgerlijke Openbare Werker (BOW) atau Dinas Pekerjaan Umum di Bandung.

Dalam pencarian sumber-sumber catatan Belanda akan Sejarah Pos di Indonesia, kami menemukan hal menarik pada sebuah buku berjudul De Indische Radio-Omroep: Overheidsbeleid en Ontwikkeling, 1923-1942 karangan René Witte tahun 1998 menceritakan berbagai hal mengenai Kantor Pos, Telegraf dan Telepon. Salah satunya mengenai batasan ijin penyiaran radio.
Een vergunning tot het aanleggen, hebben en gebruiken van een radio-ontvanginrichting, voor zooper deze inrichtingen zich bevinden binnen de door het Hoofd van den Post Telegraaf en Telefoondienst vastgestelde grenzen van het gebied, waarinde door de Nederlandsch-Indische Radio-Omroep Maatschapij (NIROM) uit te zenden omroepstof rechtsreeks, den wel door het Gouvernement.....

Izin untuk membangun, memiliki, dan menggunakan perangkat penerima radio, selama perangkat-perangkat ini berada dalam batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Layanan Pos Telegraaf dan Telefoondienst, di mana materi siaran Perusahaan Penyiaran Radio Belanda-India (NIROM) akan disiarkan langsung oleh Pemerintah....

Staatsblad van Nederlandsch Indië, Volume 1914, yang dikumpulkan Ter Drukkerij van A. D. Schinkel., 1915 salah satunya mengatur tentang Sistem Layanan Pos Telegraf dan Telefon sebagai berikut :
Postwezen Telegrafie Telefoondienst.
Indienststelling van een Administrateur bij het hoofdbureau van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst tegen intrekking van de betrekking van Chef der Contrôle van dien dienst.

Sistem Layanan Pos Telegraf dan Telefon
Penunjukan seorang Administrator di kantor pusat Layanan Pos, Telegraf dan Telepon terhadap penarikan posisi Kepala Kontrol layanan itu.


Laporan dalam Netherlands Journal of Economic and Social Geography Volume 7 tahun 1916 yang ditulis oleh Van Waesberge, Hoogewerff & Richards, menyebutkan :
Uit het onlangs verschenen verslag van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-Indische over het jaar 1914 blijkt, dat ondanks den oorlogstoestand een algeheele vooruitgang van dien tak van dienst valt te constateeren.
De totale ontvangsten in dat jaar bedroegen: a. van den Postdienst ƒ3.216.413.29; b. van den Telegraafdienst ƒ2.189.314.72 en c. van den Telefoondienst ƒ 1.657.600.25.

Laporan yang baru-baru ini diterbitkan dari layanan Post, Telegraaf dan Telefon di Hindia Belanda untuk tahun 1914 menunjukkan bahwa, meskipun dalam keadaan perang, kemajuan keseluruhan dalam cabang layanan itu dapat diamati.
Total penerimaan pada tahun itu berjumlah:
a. Van den Postdienst ƒ3.216.413,29;
b. van den Telegraafdienst ƒ2.189.314,72 dan
c. Layanan van den Telephony ƒ1.657.600.25.


Surat Pos ke Bandung Sejarah Pos

Sejarah Pos di Indonesia Zaman Jepang

Masuknya Jepang ke Indonesia pada 8 Maret 1942 membuat pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat. Nama PTT pun diubah menjadi Tsushin Shokyoku dan struktur Jawatan PTT pun terpecah-pecah mengikuti struktur organisasi pemerintah militer Jepang. Penjajahan Jepang selama 9 Maret 1942 hingga 14 Agustus 1945, singkat memang, namun menjadi titik terang Indonesia untuk merebut kantor Pos pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT).

Mengutip dari Her Suganda dalam buku Wisata Parijs van Java, menyebutkan bahwa Tsushin Shokyoku dipimpin oleh Jendral Haneda yang berkantor pada gedung Hoofdbureau Post Telegraaf en Telefoondienst (Kantor Pusat Layanan Pos Telegraf dan Telefon) yang terlerak di Djalan Kat (sekarang Jalan Cisanggarung). Setelah Jepang kalah, Tsuushin Shokyoku tidak juga diserahkan oleh Jepang kepada Indonesia walau namanya telah kembali menjadi Djawatan PTT. Para pegawai PTT dan AMPTT dibawah pimpinan mas Soeharto dan Raden Dyar terus mendesak Jepang melalui perundingan alot yang berlangsung antara 25 Agustus sampai 25 September 1945.

AMPTT melakukkan rapat tanggal 26 September dan memutuskan untuk merebut Djawatan PTT. Perebutan dengan kekerasan ini berlangsung pada tanggal 27 September 1945 dengan menurunkan bendera Jepang yang diganti dengan bendera Merah Putih. Tidak ada korban jiwa karena Jepang tidak melakukan perlawanan berarti. Plang nama Tsushin Shokyoku pun akhirnya diturunkan. Mas Soeharto menjadi Kepala Djawatan PTT dan Raden Dyar menjadi wakilnya.

Sejarah Pos di Indonesia Setelah Kemerdekaan

Peristiwa pada tanggal 27 September 1945 ini dikenal pula sebagai tonggak berdirinya PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun sebaai hari bakti pariwisata, pos dan telekomunikasi (Parpostel). Peringatan ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada sekelompok pemuda anggota AMPTT yang gugur dalam upaya merebut kantor Pos pusat PTT.

Usia Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) tidak bertahan lama, meskipun jawatan PTT itu telah memusatkan perhatiannya dalam proses pembangunan bidang kepegawaian, keuangan, perbaikan perlengkapan bangunan rusak dan gedung baru.

Dikarenakan organisasi yang ada dirasa tidak mampu lagi menampung usaha-usaha yang berkembang pesat. Maka, untuk menyelaraskan cepatnya laju pertumbuhan tersebut. Pemerintah memandang perlu peninjauan kembali status organisasi PN Postel. Ditandai dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29/1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30/1965, dimana PN Postel dipecah menjadi dua perusahaan, yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro serta Perusahaan Negara Telekomunikasi.

Setelah melewati serangkaian peristiwa, akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 9/1969 perusahaan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) ditetapkan menjadi Perjan, Perum dan Persero. Berdasarkan UU Nomor 9/1978, Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan tujuh belas tahun kemudian diganti menjadi PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5/1995 tepatnya tanggal 20 Juni 1995.

Sebagai anggota dari 192 negara anggota Universal Postal Union (UPU), maka PT. Pos Indonesia mengakomodir 2 prinsip dasar layanan pos yaitu :
  • Single Postal Territory adalah wilayah pos anggota UPU termasuk dalam wilayah pos tunggal yang merupakan kesatuan bagi per-tukaran kiriman pos.
  • Freedom of Transit adalah operator yang ditugaskan dan mewakili negara (dalam hal ini PT. Pos Indonesia), wajib menyalurkan seluruh kiriman pos negara lain dengan sarana yang paling aman dan rute tercepat.
Tugas PT Pos Indonesia sendiri ialah membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan pos dan giro seluas-luasnya guna mempertinggi hubungan masyarakat dan menunjang pembangunan nasional. Sejalannya waktu, pemerintah ingin memberikan akses fleksibilitas dan kedinamisan pada PT Pos Indonesia (Persero) agar lebih baik dalam melayani masyarakat dan menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat. Hingga saat ini pun PT Pos Indonesia (Persero) tetap memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia hingga ke pelosok negeri.

Meskipun kini telah banyak layanan antar surat hingga barang dari pihak swasta. Namun, PT Pos Indonesia (Persero) tetap diminati oleh masyarakat. Belum lagi sejarah panjangnya dalam membangun negeri ini. Hal ini tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 dimana dari 5 bisnis usaha Pos Indonesia, surat dan paket memberi kontribusi pendapatan sebesar 54,63%, bisnis jasa keuangan PT.Pos Finansial Indonesia sebesar 16,30%, bisnis logistik dari PT Pos Logistik Indonesia sebesar 9,29%, bisnis ritel dan properti PT. Pos Properti Indonesia sebesar 7,30%, bisnis tehnologi informasi 1,14%, serta kontribusi pendapatan dari bisnis Pos Indonesia lainnya sebesar 11,34%.

Jaringan Pos Indonesia sangat luas yang terbagi atas 11 Regional Pos dengan lebih dari 4.800 kantor pos online dengan 58.700 titik layanan pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pos Indonesia juga telah menjangkau hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan seantero Indonesia.

Seperti PT Kereta Api dan PT Pegadaian yang banyak menempati gedung-gedung tua, PT Pos Indonesia juga menempati gedung-gedung tua bersejarah yang sebagian telah tercatat dalam Cagar Budaya Tidak Bergerak yang dapat dilihat dari Data Pokok Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Misalnya Kantor Pos Jakarta Barat Taman Fatahillah yang menempati gedung yang dibangun pada tahun 1928. Gedung yang rancangan oleh arsitek R. Baumgartner berlokasi di sisi utara Taman Fatahillah yang dahulunya adalah pusat bisnis.

Kantor Pos Besar Bandung menempati gedung yang dibangun 1863 dengan artsitek J. van Gendt dan tercatat menjadi gedung kantor pos tertua di Indonesia.

Gedung yang menjadi gedung kantor pos tertua kedua ada di Kota Medan yaitu Kantor Pos Besar Medan. Gedung ini dibangun 1911 peninggalan Belanda yang didesain oleh Snuyf.

Kantor Pos Besar Yogyakarta menempati gedung yang dibangun tahun 1912 rancangan insinyur-insinyur Burgerlijke Openbare Werken (BOW) dan menjadi gedung kantor pos tertua ketiga.

Dari sejarah panjang Pos di Indonesia, perusahaan ini optimis bergerak lincah dalam persaingan yang semakin ketat. Keunggulan yang harus terus dikembangkan adalah jaringan yang tersebar di seluruh nusantara, penguasaan teknologi yang tepat guna serta adaptif terhadap perkembangan industri dan peningkatan kapasitas layanan diharapkan perusahaan mampu menjadi patokan bagi seluruh jasa layanan pos di Indonesia.

Sumber :
Publikasi Arsip Tweede Waterstaat te Semarang : Pembangunan Infrastruktur Kantor Pos dan Telegraf pada Masa Pemerintah Hindia Belanda periode 1900-1929, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Tahunan 2018 PT. Pos Indonesia (Persero), ANNUAL REPORT 2018 PT POS INDONESIA (PERSERO), Transformasi dan Revolusi Industri 4.0 (Transformation and Industrial Revolution 4.0).

Pos Indonesia - www.posindonesia.co.id

https://posthistorie.nl

https://dapobud.kemdikbud.go.id

Staatsblad van Nederlands-Indische voor het jaar 1854

Alphabetisch Register op het Staatsblad van Nederlandsch Indie voor het jaar 1868

StaatsBlad van Netherlands Indie tahun 1869

Staatsblad van Nederlandsch Indië, Volume 1914

Nederlandse Vereniging voor Economische en Sociale Geografie, (Journal of Economic and Social Geography Netherlands) Volume 7, oleh Van Waesberge, Hoogewerff & Richards, terbitan Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1916.

De Indische Radio-Omroep: Overheidsbeleid en Ontwikkeling, 1923-1942 karangan René Witte tahun 1998

Wisata Parijs van Java: Sejarah, Peradaban, Seni, Kuliner, dan Belanja, Her Suganda, Penerbit Buku Kompas, 2011.

RiauMagz, Wisata Riau, Sejarah Pos Indonesia dari zaman Belanda ke Jepang dan setelah kemerdekaan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel